Seperti pemberitaan sebelumnya baca : Inilah 4 Komisaris BUMN yang Terbukti Jadi Tim Sukses Capres 2009-2014 serta kembali di temukan oleh Bawaslu lebih banyak lagi pejabat BUMN yang terlibat dalam pendukungan Capres 2009-2014,membuat gerah 2 pasangan Capres yaitu SBY-Budiono serta JK-WIN.
Akhirnya, Tim Sukses SBY-Boediono dan juga tim sukses JK-Wiranto mencoret nama komisaris BUMN yang masuk dalam tim sukses mereka. Ketua Tim Sukses SBY-Boediono, Hatta Rajasa menegaskan, pihaknya telah mencopot seluruh komisaris BUMN yang masuk dalam tim kampanye. Yaitu
1.Soeprapto - Indosat
2.Max Tamaela – Hutama Karya
3.Umar Said - Pertamina
4. Dody Pratjipta – Wijaya Karya
5. Achdari – Perum Peruri
6. Rully Charis
7. Sutanto - Pertamina
8. Effendi Rangkuti – Kimia Farma
9.Yahya Ombara-KAI
10.Sulalin Umar – Perum Bulog
11. Raden Pardede - PPA
12. Suralto Siswodihardjo – Angkasa Pura II
13. Muchayat – Bank Mandiri
14. Aam Sapulele – PTPN VII
15. Sardan Marbun – PTPN III
16. Andi Arif – PT.Pos Indonesia
17. Hari Sebayang – PTPN III
Hatta mengaku tidak mengetahui jika komisaris dilarang ikut sertadalam kampanye pilpres. “Kami pikir yang dilarang adalah pejabat yang masuk dalam direksi,” kilahnya, Rabu (17/6).
Sementara Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Fahmi Idris mengaku lalai dalam menyusun nama tim sukses. Ia menguraikan, tim sukses tidak hanya disusun oleh partai Golkar, namun juga oleh Partai Hanura. “Barangkali ketika menyusun nama, lupa kalau ada beberapa tokoh yang menjadi pejabat BUMN,” kilahnya.
Fahmi menegaskan, sejumlah nama komisaris BUMN yang disebut ikut serta dalam kampanye telah dicoret dalam susunan tim sukses. Yaitu,
18.Tanri Abeng - Telkom
19.Fadhil Hasan – PTPN XI
20. Rekson Silaban - Jamsostek
21. Abdul Razak
22.Manan
23. Sjukur Sarto
(sumber : Bawaslu)
“Kami telah mengeluarkan surat tanggal 11 dan 14 Juni. Mereka sudah tidak lagi berada dalam tim kampanye,” katanya
Entah dasar alasan yang benar yang mana,namun jika kita mencoba mencermati dari alasan-alasan diatas terkesan seolah mereka menganggap UU Pemilihan Presiden tidaklah begitu penting,hingga orang yang sekaliber mentri saja mempunyai alasan yang tidak masuk di akal,lalu bagaimana jika mereka diminta pertanggung jawaban tentang Negara yang mereka urus??
Salam Sahabat Selalu
Akhirnya, Tim Sukses SBY-Boediono dan juga tim sukses JK-Wiranto mencoret nama komisaris BUMN yang masuk dalam tim sukses mereka. Ketua Tim Sukses SBY-Boediono, Hatta Rajasa menegaskan, pihaknya telah mencopot seluruh komisaris BUMN yang masuk dalam tim kampanye. Yaitu
1.Soeprapto - Indosat
2.Max Tamaela – Hutama Karya
3.Umar Said - Pertamina
4. Dody Pratjipta – Wijaya Karya
5. Achdari – Perum Peruri
6. Rully Charis
7. Sutanto - Pertamina
8. Effendi Rangkuti – Kimia Farma
9.Yahya Ombara-KAI
10.Sulalin Umar – Perum Bulog
11. Raden Pardede - PPA
12. Suralto Siswodihardjo – Angkasa Pura II
13. Muchayat – Bank Mandiri
14. Aam Sapulele – PTPN VII
15. Sardan Marbun – PTPN III
16. Andi Arif – PT.Pos Indonesia
17. Hari Sebayang – PTPN III
Hatta mengaku tidak mengetahui jika komisaris dilarang ikut sertadalam kampanye pilpres. “Kami pikir yang dilarang adalah pejabat yang masuk dalam direksi,” kilahnya, Rabu (17/6).
Sementara Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Fahmi Idris mengaku lalai dalam menyusun nama tim sukses. Ia menguraikan, tim sukses tidak hanya disusun oleh partai Golkar, namun juga oleh Partai Hanura. “Barangkali ketika menyusun nama, lupa kalau ada beberapa tokoh yang menjadi pejabat BUMN,” kilahnya.
Fahmi menegaskan, sejumlah nama komisaris BUMN yang disebut ikut serta dalam kampanye telah dicoret dalam susunan tim sukses. Yaitu,
18.Tanri Abeng - Telkom
19.Fadhil Hasan – PTPN XI
20. Rekson Silaban - Jamsostek
21. Abdul Razak
22.Manan
23. Sjukur Sarto
(sumber : Bawaslu)
“Kami telah mengeluarkan surat tanggal 11 dan 14 Juni. Mereka sudah tidak lagi berada dalam tim kampanye,” katanya
Entah dasar alasan yang benar yang mana,namun jika kita mencoba mencermati dari alasan-alasan diatas terkesan seolah mereka menganggap UU Pemilihan Presiden tidaklah begitu penting,hingga orang yang sekaliber mentri saja mempunyai alasan yang tidak masuk di akal,lalu bagaimana jika mereka diminta pertanggung jawaban tentang Negara yang mereka urus??
Salam Sahabat Selalu
