Sarana Multi Infrastruktur - Kalau mendengar ada dan tersedianya Dana Murah akan menjadikan gelora tersendiri bagi pengusaha,semangat berusaha kian meningkat,namun untuk mendapatkan Dana Murah terutama untuk mendukung Proyek-proyek Infrastruktur tidaklah gampang,apalagi mengingkat Perbankan belakangan ini menghindar jika ada Kredit yang diajukan untuk pembiayaan Infrastruktur.
Hal ini seiring apa yang diucapkan oleh Direktur Utama PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bahwa ”Minat perbankan membiayai infrastruktur sangat rendah. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan pembiayaan yang berbunga lebih murah dari suku bunga bank dan berjangka panjang, antara 15-20 tahun,”
Dengan mekanisme itu, ada dua cara pembiayaan yang akan dilakukan SMI. Pertama, menyediakan modal mendirikan anak perusahaan pembiayaan baru. Kedua, memberikan pinjaman proyek langsung kepada perusahaan pengembang infrastruktur.
SMI mendapatkan modal awal senilai Rp 1 triliun dari total komitmen modal dasar yang akan diberikan pemerintah, yakni Rp 4 triliun. Untuk tahap awal, dari modal Rp 1 triliun, SMI mengalokasikan Rp 600 miliar sebagai modal pada anak perusahaan yang akan didirikan pada semester II-2009 bersama Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Jerman (KfW).
Sementara ini, Bank Dunia dan ADB memastikan akan menyuntikkan modal Rp 1,4 triliun, sehingga perusahaan yang akan diberi nama Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF) ini punya modal awal Rp 2 triliun. Adapun sisa modal Rp 400 miliar lainnya akan digunakan SMI untuk membiayai proyek infrastruktur secara langsung.
”Kemampuan SMI dalam pembiayaan ini sangat terbatas. Karena itu, kami akan membentuk banyak anak perusahaan yang memungkinkan adanya tambahan pembiayaan bagi infrastruktur. Jadi, selain membiayai proyek infrastruktur secara langsung, terutama yang bermodal kecil, kami akan meluncurkan pembiayaan proyek melalui anak perusahaan,” ujar Emma.
Di bawah Menkeu
Status SMI adalah badan usaha milik negara. Namun, berbeda dengan BUMN lain, SMI tidak bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN, tetapi langsung ke Menteri Keuangan. Dengan demikian, sudah ada dua perusahaan pembiayaan yang ada di bawah Menkeu, yakni PT SMI dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Untuk menyuntikkan modal pada SMI senilai Rp 1 triliun, pemerintah meminjam dana dari ADB dan Bank Dunia, yakni masing-masing 100 juta dollar AS. Pinjaman itu dimasukkan ke dalam APBN 2009, yang kemudian dialokasikan ke SMI sebagai modal awal.
Secara keseluruhan, komitmen ADB sebenarnya mencapai 140 juta dollar AS. Komitmen itu dibagi dua bagian. Pertama, 100 juta dollar AS menjadi pinjaman pemerintah. Kedua, 40 juta dollar AS disuntikkan langsung sebagai penyertaan modal di IIFF.
”Pembiayaan yang perlu modal besar akan kami serahkan pada anak perusahaan, sementara yang kecil akan kami biayai sendiri. Salah satu yang paling memungkinkan adalah proyek sarana air bersih seperti yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum (PDAM),” tutur Emma.
Komisaris Utama SMI Ngalim Sawega mengatakan, pada tahap lanjutan, SMI akan memanfaatkan pasar modal dalam meningkatkan kemampuan pembiayaannya. Itu bisa dilakukan melalui penawaran saham perdana (IPO) atau menawarkan langsung proyek infrastruktur yang menarik. Proyek bisa ditawarkan dengan cara menjual obligasi ke pasar modal.
”Bank juga bisa diikutsertakan dengan skema pembiayaan jangka pendek, mungkin hanya dua tahun. Setelah itu di-refinancing terus hingga infrastruktur itu tuntas dibangun,” ujarnya.(sumber:kompas)
Semoga saja kehadiran Sarana Multi Infrastruktur ini tidaklah begitu mubazir,karena sudah banyak BUMN yang didirikan khusus untuk penanganan usaha dan perdagangan yang model seperti ini,kehadirannya pun dapat berperan sebagai penyeimbang Perbankan dalam penyaluran Dana Murah dikalangan Pengusaha
Salam Sahabat Selalu
Hal ini seiring apa yang diucapkan oleh Direktur Utama PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bahwa ”Minat perbankan membiayai infrastruktur sangat rendah. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan pembiayaan yang berbunga lebih murah dari suku bunga bank dan berjangka panjang, antara 15-20 tahun,”
Dengan mekanisme itu, ada dua cara pembiayaan yang akan dilakukan SMI. Pertama, menyediakan modal mendirikan anak perusahaan pembiayaan baru. Kedua, memberikan pinjaman proyek langsung kepada perusahaan pengembang infrastruktur.
SMI mendapatkan modal awal senilai Rp 1 triliun dari total komitmen modal dasar yang akan diberikan pemerintah, yakni Rp 4 triliun. Untuk tahap awal, dari modal Rp 1 triliun, SMI mengalokasikan Rp 600 miliar sebagai modal pada anak perusahaan yang akan didirikan pada semester II-2009 bersama Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Jerman (KfW).
Sementara ini, Bank Dunia dan ADB memastikan akan menyuntikkan modal Rp 1,4 triliun, sehingga perusahaan yang akan diberi nama Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF) ini punya modal awal Rp 2 triliun. Adapun sisa modal Rp 400 miliar lainnya akan digunakan SMI untuk membiayai proyek infrastruktur secara langsung.
”Kemampuan SMI dalam pembiayaan ini sangat terbatas. Karena itu, kami akan membentuk banyak anak perusahaan yang memungkinkan adanya tambahan pembiayaan bagi infrastruktur. Jadi, selain membiayai proyek infrastruktur secara langsung, terutama yang bermodal kecil, kami akan meluncurkan pembiayaan proyek melalui anak perusahaan,” ujar Emma.
Di bawah Menkeu
Status SMI adalah badan usaha milik negara. Namun, berbeda dengan BUMN lain, SMI tidak bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN, tetapi langsung ke Menteri Keuangan. Dengan demikian, sudah ada dua perusahaan pembiayaan yang ada di bawah Menkeu, yakni PT SMI dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Untuk menyuntikkan modal pada SMI senilai Rp 1 triliun, pemerintah meminjam dana dari ADB dan Bank Dunia, yakni masing-masing 100 juta dollar AS. Pinjaman itu dimasukkan ke dalam APBN 2009, yang kemudian dialokasikan ke SMI sebagai modal awal.
Secara keseluruhan, komitmen ADB sebenarnya mencapai 140 juta dollar AS. Komitmen itu dibagi dua bagian. Pertama, 100 juta dollar AS menjadi pinjaman pemerintah. Kedua, 40 juta dollar AS disuntikkan langsung sebagai penyertaan modal di IIFF.
”Pembiayaan yang perlu modal besar akan kami serahkan pada anak perusahaan, sementara yang kecil akan kami biayai sendiri. Salah satu yang paling memungkinkan adalah proyek sarana air bersih seperti yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum (PDAM),” tutur Emma.
Komisaris Utama SMI Ngalim Sawega mengatakan, pada tahap lanjutan, SMI akan memanfaatkan pasar modal dalam meningkatkan kemampuan pembiayaannya. Itu bisa dilakukan melalui penawaran saham perdana (IPO) atau menawarkan langsung proyek infrastruktur yang menarik. Proyek bisa ditawarkan dengan cara menjual obligasi ke pasar modal.
”Bank juga bisa diikutsertakan dengan skema pembiayaan jangka pendek, mungkin hanya dua tahun. Setelah itu di-refinancing terus hingga infrastruktur itu tuntas dibangun,” ujarnya.(sumber:kompas)
Semoga saja kehadiran Sarana Multi Infrastruktur ini tidaklah begitu mubazir,karena sudah banyak BUMN yang didirikan khusus untuk penanganan usaha dan perdagangan yang model seperti ini,kehadirannya pun dapat berperan sebagai penyeimbang Perbankan dalam penyaluran Dana Murah dikalangan Pengusaha
Salam Sahabat Selalu
